Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah kembali memberikan program Pembebasan Bersyarat (PB) kepada 1 orang Warga Binaan Pemasyarakatan,Selasa(11/04).
Pembebasan Bersyarat tersebut disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. (Humas Lapas Parigi )
Kalapas Parigi Didik Niryanto mengatakan bahwa WBP tersebut telah memenuhi persyaratan administrativ maupun substantiv yang telah ditentukan, mereka juga telah melalui berbagai tahapan proses PB sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mereka berhak mendapatkan program PB.
Bahwasannya Lapas Parigi terus berupaya semaksimal mungkin memberikan pemenuhan hak para WBP diantaranya adalah program integrasi sosial berupa PB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Para WBP ini secara ketentuan mereka berhak mendapatkan program PB. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan yang bersangkutan selama menjalani pidananya seperti yang tertuang dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)," tambahnya. Didik juga mengatakan, meskipun mereka mendapatkan program PB namun belum dinyatakan bebas murni karena masih harus menjalani program pembimbingan dan wajib lapor kepada pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu,"Mereka masih harus melaksanakan berbagai ketentuan, apabila tidak melaksanakan ketentuan yaang berlaku atupun melanggar dan bahkan melakukan pelanggaran pidana selama menjalani PB, maka Surat Keputusan PB dapat dicabut. Mereka pun akan kembali dimasukkan kedalam Lapas untuk menjalani sisa pidana ditambahkan dengan pidana yang baru. Hal ini sudah kami jelaskan kepada yang bersangkutan," jelas Kalapas. (Humas Lapas Parigi)