Parigi – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Kanwil Kemenkumham Sulteng Didik Niryanto, bersama pegawai Ikuti Sosialisasi dan Internalisasi Juknis Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan ZI pada Senin (20/02/2023).
Kegiatan diawali dengan Sambutan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu, sekaligus membuka kegiatan ini, disampaikan bahwa, “Tujuan Grand Design RB Nasional dengan 3 fase adalah Mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia melalui birokrasi yang bersih, Birokrasi yang Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima. Sebagai miniatur penerapan RB pada instansi pemerintah diwujudkanlah melalui Pembangunan Zona Integritas.” Ungkap Irjen Kemenkumham.
“Tujuan Utama dari Pembangunan ZI adalah mampu mengembangkan budaya kerja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai SE Kemenpan RB Nomor 04 Tahun 2023, tahun ini tidak akan ada pembatasan kuota pengajuan satuan kerja ke TPN,” terang Irjen Razilu.
Di tahun ini memang tidak ada pembatasan kuota untuk pengajuan pembangunan ZI, tetapi Satker yang akan diajukan harus memenuhi kriteria tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah selesai 100%, hasil evaluasi SAKIP minimal B untuk satker menuju WBK dan minimal BB untuk satker menuju WBBM, Penyampaian LHKASN dan LHKPN 100%, terdapat Komitmen dan Pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI.
Terakhir Bapak Irjen Razilu berpesan, “Seluruh Kepala Satuan Kerja untuk tetap menjaga komitmen, semangat, dan tingkatkan progres Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di satuan kerja masing-masing. Jangan lupa menerapkan strategi yang efektif untuk menunjang keberhasilan memperoleh predikat WBK/WBBM.” Pungkasnya.
Dilanjutkan dengan Pemaparan dan Arahan dari Inspektur Wilayah VI sebagai penanggungjawab Tim TPI Pembangunan ZI yang menyampaikan terkait Peran TPI (Tim Penilaian Internal), Hal-hal yang menjadi fokus TPI, Proses Penilaian ZI secara Berjenjang di Kemenkumham RI, dan Jenis Layanan Core Kemenkumham yang dapat diajukan ke TPN di Tahun 2023.
Dilanjutkan dengan pemaparan dari Koordinator Tim TPI yang membahas terkait dengan Tata Cara Evaluasi Zona Integritas sekaligus mendemonstrasikan penggunaan Aplikasi E-RB dalam proses Evaluasi Zona Integritas di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sekaligus menutup Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Juknis Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan ZI ini.
(Humas Lapas Parigi)